Jika Aku Menjadi Seorang Presiden
Semoga saja Production House yang ada di negeri ini mempertimbangkan ide kreatif ini dan segera direalisasikan dalam bentuk reality show mungkin, atau sinetron FTV berdurasi 1×24 jam, dibandingkan harus menonton sinteron yang menghabiskan tissue dan kacang. Ingat, kacang bukan kacangan. Jika Aku menjadi seorang presiden. Langkah dan pertimbangan sebelum pembentukan kabinet Indonesia Berpadu Jilat satu. Orang-orang yang duduk dikabinet nanti, mereka yang paham betul arti,

1. ”apa yang sudah saya berikan untuk negeri ini.”

2. “Mereka yang sudah merasakan KERINGAT ITU ASIN, DAN Ketiak Itu Bau..

( Walau sedikit menyerempet antara keringat dan ketiak )

3. Kalau mereka terlahir dari kalangan lekar-an atau sarungan alias agamawan. Mereka yang memahami agama secara praktik walau pun teori mereka sedikit. Bukan meraka yang hafal isi kitab di luar kepala. Yang menjadi pertimbangan, andai dia hafal betul kitab-kita tuhan, takutnya dijadikan PROPOSAL untuk mengemis pada rakyat atas dasar agama dan nantinya akan timbul PT. JUAL-BELI AYAT Tbk

4. Kalau mereka terlahir dari kalangan Pancasilais yang notabenenya berpatokan pada arah leher burung garuda ( kanan ) bukan berpatokan kepada patung pancoran, yang selalu asal tunjuk yang nggak tahu arah dan maksudnya dia nunjuk. Atau patung pembebasan Irian Barat yang selalu pasrah dan lepas tangan. Atau pun patung mascot salah satu restaurant siap saji ala Jepang yang kalau di pukul kepalanya hanya manggut tanpa perlawanan dan menjadi bulan-bulanan anak kecil.
Cukup rasanya itu yang menjadi acuan awal pembentukan kabinet, jika aku menjadi presiden.

Adapun yang membidangi setiap department, mungkin hanya beberapa saja yang saya ajukan dan memang menjadi sorotan public dewasa ini ;

a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Keriteria calon menteri :
• Dia yang memahami dan mampu merubah image bahwa Politik itu Kejam, justru hadirnya dia menjadi satu warna baru dalam percaturan perpolitikan di negeri ini dengan pandangan masyarakat mengenai politik itu penuh dengan intrik, kekejaman dan siasat adu domba. Hingga dengan mudahnya membodoh-bodohi rakyat dengan isu murahan, menyogok rakyat dengan sebungkus indomie dan telor.
Calon kuat : Entis Sutrisna ( Sule )

b. Menneg Pemuda dan Olahraga
Lengserkan AM karena sudah merugikan rakyat.
Tokoh pengganti : Elias Pical ( Mantan petinju yang sempat menjadi satpam )
Alasan dipilihnya Elias Pical, disamping ia ditugaskan untuk membahas kisruh PSSI yang tak kunjung redah, ditambah lagi para supporter –nya yang urakan dan hobi lempar batu, mungkin dengan hadirnya Elias Pical mampu memfasilitasi kebiasaan para supporter untuk menjadi atlit lempar batu sembunyi tangan atau lempar masalah. Atau juga lempar lembing Bukan Lempar Kasus Habis Perkara. Mudah-mudahan beliau mampu menyelesaikan permasalahan di negeri ini, khususnya mencari pemain bola, cukup 14 orang yang memang murni hasil sleksi bukan pemain titipan. Massaa siih 200 juta penduduk negeri ini mencari 14 pemuda yang tangguh di lapangan hijau, bukan pemuda yang bisanya ngebanci di atas panggung.

c. Menteri Perhubungan
Cukup calonnya yang memenuhi kriteria : dia pernah merasakan panasnya naik angkot dan sesaknya naik kereta api sekaligus dengan sendirinya ia paham permasalahan saranan angkutan publik dan lalu lintas, jangan hanya bertengger dan duduk manis di mobil mewah dengan AC dan sofanya yang empuk.
Mungkin sementara hanya tiga menteri itu saja yang bermasalah. ( Bersambung )

Hampir setiap kali saya membuka akun jejaring sosial baik sengaja atau pun tidak disengaja, betapa banyaknya yang meng-update status tentang kegelisahan hati mengadapi pasangan hidupnya, baik yang resmi maupun yang belum diresmikan. Seakan-akan masalah cinta yang dihadapinya begitu beratnya. Hingga rasanya perlu dikatahui seluruh dunia tentang apa yang ia rasakan. Cacian, hinaan dan cibiran hingga mengharuskannya menuliskan do’a untuk orang yang menyakiti dan meninggalkannya. Kalau pun perlu lirik lagu tentang kepiluan itu dituangkan, semata-mata hanya ingin menunjukan,”Ini loooh, yang gue alami sekarang. Perih gelaa…!!” Saya hanya mengelus dada membacanya.
Tindakan seperti ini bukanlah tidak boleh, tetapi kembali lagi kita berpikir. Apakah dengan cara merengek, menjerit, mengeluarkan segala unek-unek dan keperihan hidup dapat mengembalikan orang yang sudah pergi?! Sementara dia yang meninggalkan kita begitu asyik gonta-ganti pasangan, sedangkan kita? Tersudut dalam kesendirian, meratapi, memikirkan dan menangisi orang yang memang tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan dan alami saat itu. Na’udzubillah min dzalik, sungguh kerugian yang amat besar atas tindakan kita yang menyia-nyiakan waktu.
Senyum yang semestinya menjadi ibadah, kini hilang sudah seiring kepergiannya. Akal sehat yang seharusnya menjadi buah dari tindakan yang bermanfaat bagi orang lain, kini harus terisolasi lantaran ditinggal orang yang belum tentu untuk kita. Waktu, pikiran dan tenaga terkuras habis bersama kisah cinta yang berujung pada perpisahan. Saat-saat seperti ini, barulah kita mengeluh dan menyadari akan kealpaannya kepada Allah. Nama-Nya baru terselip dicelah kekecewaan yang menderu.” Ya Allah, kok dia tega?!” Untuk mengingat asma-Nya begitu sulit lidah ini berucap, yang ada di benak ini hanyalah nama si dia, bukan Dia. Lalu apakah Allah cemburu dengan tindakan kita yang menghamba selain kepadaNya?Murkah kah Dia disaat nama kekasih lebih dominan kita sebut dibandingkan namaNya yang agung?! Jawabannya, tidak.

Justru Ia menghampiri kita dengan penuh kasih dan sayang, baik sadar atau pun tidak sadar nikmat itu masih diberikan untuk kita. Tidaklah mungkin lantaran kita lebih sering berkunjung ke rumah kekasih kita dibandingkan melangkahkan kaki ke rumah-Nya dengan begitu Allah menghentikan subsidi oksigen yang kita hirup ini?Marahkan Ia? Disaat begitu ringannya tangan ini mengeluarkan uang puluhan bakhkan ratusan ribu hanya untuk sekedar makan malam dengan si dia, tetapi disaat terlintas dihadapan kita seorang pengemis, kotak amal dan sumbangan anak yatim justru yang kita berikan hanyalah uang yang tersisa sehabis belanja dengannya. Betapa senangnya hati ini dan segera menjawab panggilan telepon atau SMS masuk dari sang pujaan, walau kondisi bagaimana pun juga, entah sedang mengendarai kendaraan atau begitu pulasnya tertidur tetapi itu bukanlah satu halangan untuk tidak mejawab panggilan tersebut. Lain halnya disaat suara adzan memanggil, seruan hendak menegakan sholat dan perintah Tuhan, berpura-pura dan mengabaikan seruan-seruan itu. Apakah Allah membenci kita?

Apa itu e-KTP

Asal kata : Electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Bentuk Fisik : Bahan polyvinyl chloride PVC. Tampilan : Hampir sama dengan Kartu Tanda Penduduk biasa ditambah chip sehingga berfungsi sebagai smart card terdapat foto digital dan tandatangan digital. Isi : Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.),nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin,agama,status perkawinan,golongan darah,alamat,pekerjaan,kewarganegaraan,foto,masa berlaku,tempat dan tanggal dikeluarkan KTP,tandatangan pemegang KTP,Nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya. Data Base : Semua data base penduduk ditampung dalam satu database nasional.
Dengan fungsi dasar sebagai sebagai identitas jati diri, berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan, terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009.
Benarkah e-KTP GRATIS?!
Seorang ibu bertanya setelah mengikuti proses perekeman data,”kalau lewat akhir tahun pembuatan e-KTP bayar ya?”
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman menjawab, ongkos pembuatan e-KTP atau KTP elektronik yang akan diterbitkan Kementerian Dalam Negeri tahun ini lebih murah, jika dibandingkan e-KTP di negara-negara lain. Menurutnya, total biaya proyek pembuatan e-KTP sebesar Rp. 6,3 triliun untuk penerbitan sekitar 160-170 juta lembar KTP. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka rata-rata setiap e-KTP yang diterbitkan nanti hanya seharga Rp. 35.000. “Bayangkan kalau dibandingkan dengan Malaysia harganya sampai Rp. 85.000 per KTP dan Jerman Rp. 450.000 dalam waktu yang sama,” katanya sesuai yang dilansir media nasional Tempointeraktif, Jumat (13/5/11).Irman menjelaskan kapasitas chip yang ada di dalam e-KTP memang berbeda. E-KTP Malaysia dilengkapi chip berkapasitas 32 kilobita, sedangkan e-KTP Indonesia hanya berkapasitas 8 kilobita. Namun, e-KTP Indonesia sudah dilengkapi dengan teknologi interface yang bisa diterapkan untuk memperluas penggunaan e-KTP untuk aplikasi-aplikasi lain.
Meleset dari Target Pencapaian
Pencapaian penyerapan data e-KTP meleset dari target yang ditentukan Berdasarkan data, hingga 22 Desember, warga yang sudah terdata mencapai 4.779.813 atau 63,99 persen dari 7.472.259 warga wajib KTP. Rinciannya di Jakarta Barat sebanyak 1.790.729 warga, 1.319.978 warga di Jakarta Timur, 1.053.332 warga di Jakarta Selatan, 761.002 warga di Jakarta Utara, 553.064 warga di Jakarta Barat, dan di Kepulauan Seribu mencapai 12.708 warga.
Perpanjangan pendataan e-KTP ini, lanjutnya, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5079/SJ tanggal 20 Desember 2011 Perihal Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP Secara Massal Untuk 197 Kabupaten/Kota termasuk di DKI Jakarta. Hingga akhirnya Kementerian Dalam Negeri mengabulkan permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperpanjang waktu pendataan KTP elektronik (e-KTP) hingga April 2012.
Konspirasi Dunia Tentang e-KTP
PENGADAAN Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sedang berlangsung. Sosialisasi proyek berbiaya Rp5,84 triliun itu terus digalakkan. Salah satu manfaat yang menjadi ‘jualan’ pemerintah adalah, e-KTP akan mampu berkontribusi bagi keamanan nasional, khususnya dalam menekan ruang gerak para teroris. Terduga teroris kerap ditemui dengan banyak identitas palsu. Dengan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas palsu diklaim akan segera dapat diketahui karena tertolak oleh sistem. Keyakinan tersebut boleh jadi dapat diperdebatkan. Di era teknologi informasi yang semakin canggih, data keamanan nasional tingkat tinggi sekalipun rentan terhadap aktivitas para peretas dan pencuri data. Kasus bocornya ratusan ribu dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) oleh Wikileaks bisa menjadi contoh. Namun, pemerintah tetap yakin. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sang pemilik proyek, mengklaim e-KTP a la Indonesia tidak akan dapat ditembus serta disalahgunakan. Keyakinan itu mereka wujudkan dengan melibatkan bantuan dari 15 lembaga seperti BIN, BPPT, ITB, dan Lembaga Sandi Negara.
Pertanyaannya kini, bagaimanakah jika penyalahgunaan data e-KTP dilakukan negara?
Satu hal yang mungkin belum menjadi concern publik, dalam kaitan dengan e-KTP, adalah keterlibatan L-1 Identity Solutions sebagai penyuplai perangkat perekam sidik jari atau AFIS (Automated Fingerprint Identification System) dalam proyek e-KTP di Indonesia. Perhatian publik selama ini tertuju pada dugaan adanya kolusi dan korupsi dalam tender pengadaan e-KTP. Seperti pernah dilaporkan secara khusus oleh sebuah media nasional, pemenang tender sudah dirancang sedari awal. Sejumlah rapat, yang dihadiri pihak penawar (yang kemudian menjadi pemenang), sejumlah vendor (termasuk perwakilan L-1), dan pemilik tender (pemerintah) terjadi jauh sebelum pemenang tender diumumkan.

L-1 Identity Solutions
TERLEPAS dari semua itu, ada baiknya kita mencermati keberadaan L-1 dalam proyek e-KTP (L-1 mengutus seorang Lead Solution Architect ke Indonesia selama pengadaan e-KTP), bukan dalam konteks kolusi proyek tapi keamanan nasional. L-1 Identity Solutions Inc., perusahaan besar dengan nama besar, tapi kredibilitas meragukan. L-1, berbasis di Stamford, Connecticut, AS, adalah salah satu kontraktor pertahanan terbesar. Perusahaan, yang berdiri pada Agustus 2006, ini mengambil spesialisasi dalam bidang teknologi identifikasi biometrik (seperti sidik jari, retina, dan DNA). L-1 juga menyediakan jasa konsultan dalam bidang intelijen. Pendapatan L-1 per tahun diperkirakan mencapai angka US$1 miliar pada 2011. Stanford Washington Research Group, dalam lapoannya, menyebut L-1 sebagai pemimpin pasar internasional proyek identitas biometrik yang diperkirakan bernilai US$14 miliar selama periode 2006-2011.
L-1 menebar proyek hingga ke lebih daripada 25 negara. Di AS, L-1 digandeng Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dalam proyek visa, paspor, dan SIM. Sejumlah kalangan menyebut L-1 kian memonopoli bisnis identitas di AS, dan secara global, apalagi setelah mereka diakuisisi Safran Morpho, perusahaan keamanan multinasional asal Prancis, pada Juli 2011. Jika melihat siapa di balik L-1, maka kita tak perlu heran melihat prestasi “bebas-hambatan” di atas. Manajemen puncak L-1, secara khusus, memiliki sejarah hubungan dekat dengan CIA, FBI, dan organisasi pertahanan AS lainnya. Mereka, pada umumnya, memiliki latar belakang dan rekam jejak yang seharusnya membuat kita tidak nyaman. L-1 mencatat nama George Tenet, mantan Direktur CIA, dalam dewan direktur. Pada 2006, CEO L-1 Robert V LaPenta pernah berujar, “Anda tahu, kami tertarik dengan CIA, dan kami memiliki Tenet.” Tenet terkenal berkat kemahiran berdusta. Dia terungkap memberi informasi intelijen palsu kepada diplomat AS soal keberadaan senjata pemusnah massal di Irak, yang kemudian berujung pada invasi Irak 2003.
Ada nama lain, seperti Laksamana James M Loy sebagai direktur. Karir Loy merentang dari komandan US Cost Guard (1998-2002), wakil menteri untuk Keamanan Transportasi (2002-2003), dan wakil menteri keamanan dalam negeri (2003-2005). Robert S Gelbard, salah satu anggota dewan direktur, pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS untuk Balkan pada masa pemerintahan Bill Clinton. Yang lebih menarik, mantan wakil menteri luar negeri 1993-1997 itu pernah bertugas di Indonesia sebagai duta besar pada 1999-2001. Nama direktur lainnya adalah BG (Buddy) Beck, bekas anggota Dewan Sains Pertahanan (DBS), yang memberi rekomendasi perkara iptek kepada militer AS. Lalu, Milton E Cooper, mantan kepala Dewan Penasehat Sains Nasional, lembaga yang menginduk kepada militer. Dan Louis H Freeh, mantan direktur FBI (1993-2001).
Safran Morpho, pemilik baru L-1 juga tak terlalu ‘bersih’ dalam urusan figur kontroversial. Di sana duduk Michael Chertoff, mantan menteri Keamanan Dalam Negeri AS pada masa pemerintahan George W Bush, sebagai penasehat strategis. Chertoff adalah salah seorang perancang USA PATRIOT Act, undang-undang yang menumbuhsuburkan pengawasan dan penyadapan oleh FBI terhadap telepon, e-mail, dan data pribadi lainnya. Chertoff juga pendukung maniak pemindaian seluruh tubuh (full body scanning) (teknologi pemindai “full body” yang diterapkan AS mampu menunjukkan permukaan telanjang kulit di bawah pakaian, termasuk lekuk payudara dan kemaluan. Bahkan, versi terbaru dilaporkan bisa menghadirkan image “full color”).

Nama di atas tentu saja tak bisa secara langsung dihubungkan dengan potensi ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional Indonesia. Namun, kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Abang Sam sudah seharusnya menjadi perhatian. Di AS sendiri, muncul gerakan publik “Stop Real ID”. Gerakan itu menolak proyek “Real ID” (semacam e-KTP). Demikian pula di India. Koalisi LSM pemerhati hak sipil membentuk gerakan yang menolak proyek Unique Identity Number (UID) yang disebut “Aadhaar”. Gerakan itu mereka sebut “Say No to Aadhaar”. Baik Real ID di AS maupun Aadhaar di India melibatkan L-1 Identity Solutions sebagai vendor dan konsultan.
POTENSI ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional, lebih jauh, bisa dilihat dengan memerhatikan indikasi berikut. Pertama, adanya upaya untuk secara internasional berbagi data biometrik. AS, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain. Dalam kesaksian di hadapan Subkomite Keamanan Dalam Negeri DPR AS pada 2009, Kathleen Kraninger (Deputi Asisten Menteri untuk Kebijakan) dan Robert A Mocny (Direktorat Perlindungan Nasional US-VISIT) menyatakan sebagai berikut: “Untuk memastikan bahwa kita mampu menghancurkan jaringan teroris sebelum mereka sampai ke Amerika Serikat, kita harus berada di depan dalam mengendalikan standar biometrik internasional. Dengan mengembangkan sistem yang kompatibel, kita akan mampu berbagi informasi teroris internasional dengan aman demi memperkuat pertahanan kita.”

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh S Magnuson pada 2009 pada majalah “National Defense”, berjudul “Defense Department Under Pressure to Share Biometric Data”, pemerintah AS mengklaim telah memiliki kesepakatan bilateral dengan sekitar 25 negara untuk berbagi data biometrik. “Setiap kali pemimpin negara lain mengunjungi Washington dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri akan memastikan bahwa mereka menandatangani kesepakatan (berbagi data biometrik) tersebut.” Washington tampaknya tak hanya menempuh cara formal. Seperti pernah diungkap dalam kabel diplomatik AS—yang dibocorkan Wikileaks—Kementerian Luar Negeri AS menginstruksikan diplomat AS untuk secara rahasia mengumpulkan identifikasi biometrik para diplomat negara lain. FBI tak ketinggalan. Seraya mengklaim ingin membuat “dunia lebih aman”, FBI mendesak inisiatif berbagi data biometrik di antara negara-negara. Kedua, lemahnya undang-undang terkait pengamanan database kependudukan, terutama jika memperhatikan upaya berbagi data dengan negara lain.
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat minim mengatur isu perlindungan dan keamanan data. Isu berbagi data dengan negara lain sama sekali tak diatur. Bahkan, lebih jauh, UU tersebut ‘memberi’ celah bagi pemegang kekuasaan untuk “mengubah”, “meralat”, dan “menghapus” tanpa sepengetahuan sang pemilik data, warga negara itu sendiri. Ini rentan bagi upaya manipulasi data demi kepentingan tertentu. Aturan turunannya lebih buruk lagi. PP 37/2007 membuka peluang bagi siapa pun, termasuk pihak swasta, untuk memperoleh dan menggunakan database kependudukan dengan syarat yang ringan: izin menteri. Di sini lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu. Tak ada satu klausul pun dalam peraturan itu yang mewajibkan adanya pengetahuan si pemilik data.

Tekanan negara Abang Sam terhadap Indonesia untuk berbagi data biometrik sangat mungkin terjadi. Apalagi mantra “perang melawan teroris” masih terlampau sakti bagi sebagian besar pejabat Indonesia yang tak punya nyali. Terlebih kata ‘berbagi’ kerap tak berlaku timbali balik, alias sepihak demi keuntungan negara yang lebih kuat. Menjual privasi demi keamanan negara (aman dari teroris, katanya) mungkin bisa dianggap sikap patriotis seorang warga negara. Namun, seperti dikatakan salah seorang “founding father” AS, Benjamin Franklin. ( Hasan Al Bana, Dari berbagai sumber )

PENGADAAN Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sedang berlangsung. Sosialisasi proyek berbiaya Rp5,84 triliun itu terus digalakkan. Salah satu manfaat yang menjadi ‘jualan’ pemerintah adalah, e-KTP akan mampu berkontribusi bagi keamanan nasional, khususnya dalam menekan ruang gerak para teroris.

Terduga teroris kerap ditemui dengan banyak identitas palsu. Dengan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas palsu diklaim akan segera dapat diketahui karena tertolak oleh sistem.

Keyakinan tersebut boleh jadi dapat diperdebatkan.

Di era teknologi informasi yang semakin canggih, data keamanan nasional tingkat tinggi sekalipun rentan terhadap aktivitas para peretas dan pencuri data. Kasus bocornya ratusan ribu dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) oleh Wikileaks bisa menjadi contoh.

Namun, pemerintah tetap yakin. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sang pemilik proyek, mengklaim e-KTP a la Indonesia tidak akan dapat ditembus serta disalahgunakan. Keyakinan itu mereka wujudkan dengan melibatkan bantuan dari 15 lembaga seperti BIN, BPPT, ITB, dan Lembaga Sandi Negara.

Pertanyaannya kini, bagaimanakah jika penyalahgunaan data e-KTP dilakukan negara?

Satu hal yang mungkin belum menjadi concern publik, dalam kaitan dengan e-KTP, adalah keterlibatan L-1 Identity Solutions sebagai penyuplai perangkat perekam sidik jari atau AFIS (Automated Fingerprint Identification System) dalam proyek e-KTP di Indonesia.

Perhatian publik selama ini tertuju pada dugaan adanya kolusi dan korupsi dalam tender pengadaan e-KTP. Seperti pernah dilaporkan secara khusus oleh sebuah media nasional, pemenang tender sudah dirancang sedari awal. Sejumlah rapat, yang dihadiri pihak penawar (yang kemudian menjadi pemenang), sejumlah vendor (termasuk perwakilan L-1), dan pemilik tender (pemerintah) terjadi jauh sebelum pemenang tender diumumkan.

L-1 Identity Solutions

TERLEPAS dari semua itu, ada baiknya kita mencermati keberadaan L-1 dalam proyek e-KTP (L-1 mengutus seorang Lead Solution Architect ke Indonesia selama pengadaan e-KTP), bukan dalam konteks kolusi proyek tapi keamanan nasional.

L-1 Identity Solutions Inc., perusahaan besar dengan nama besar, tapi kredibilitas meragukan. L-1, berbasis di Stamford, Connecticut, AS, adalah salah satu kontraktor pertahanan terbesar. Perusahaan, yang berdiri pada Agustus 2006, ini mengambil spesialisasi dalam bidang teknologi identifikasi biometrik (seperti sidik jari, retina, dan DNA). L-1 juga menyediakan jasa konsultan dalam bidang intelijen.

Pendapatan L-1 per tahun diperkirakan mencapai angka US$1 miliar pada 2011. Stanford Washington Research Group, dalam lapoannya, menyebut L-1 sebagai pemimpin pasar internasional proyek identitas biometrik yang diperkirakan bernilai US$14 miliar selama periode 2006-2011.

L-1 menebar proyek hingga ke lebih daripada 25 negara. Di AS, L-1 digandeng Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dalam proyek visa, paspor, dan SIM. Sejumlah kalangan menyebut L-1 kian memonopoli bisnis identitas di AS, dan secara global, apalagi setelah mereka diakuisisi Safran Morpho, perusahaan keamanan multinasional asal Prancis, pada Juli 2011.

Jika melihat siapa di balik L-1, maka kita tak perlu heran melihat prestasi “bebas-hambatan” di atas. Manajemen puncak L-1, secara khusus, memiliki sejarah hubungan dekat dengan CIA, FBI, dan organisasi pertahanan AS lainnya. Mereka, pada umumnya, memiliki latar belakang dan rekam jejak yang seharusnya membuat kita tidak nyaman.

L-1 mencatat nama George Tenet, mantan Direktur CIA, dalam dewan direktur. Pada 2006, CEO L-1 Robert V LaPenta pernah berujar, “Anda tahu, kami tertarik dengan CIA, dan kami memiliki Tenet.” Tenet terkenal berkat kemahiran berdusta. Dia terungkap memberi informasi intelijen palsu kepada diplomat AS soal keberadaan senjata pemusnah massal di Irak, yang kemudian berujung pada invasi Irak 2003.

Ada nama lain, seperti Laksamana James M Loy sebagai direktur. Karir Loy merentang dari komandan US Cost Guard (1998-2002), wakil menteri untuk Keamanan Transportasi (2002-2003), dan wakil menteri keamanan dalam negeri (2003-2005).

Robert S Gelbard, salah satu anggota dewan direktur, pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS untuk Balkan pada masa pemerintahan Bill Clinton. Yang lebih menarik, mantan wakil menteri luar negeri 1993-1997 itu pernah bertugas di Indonesia sebagai duta besar pada 1999-2001.

Nama direktur lainnya adalah BG (Buddy) Beck, bekas anggota Dewan Sains Pertahanan (DBS), yang memberi rekomendasi perkara iptek kepada militer AS. Lalu, Milton E Cooper, mantan kepala Dewan Penasehat Sains Nasional, lembaga yang menginduk kepada militer. Dan Louis H Freeh, mantan direktur FBI (1993-2001).

Safran Morpho, pemilik baru L-1 juga tak terlalu ‘bersih’ dalam urusan figur kontroversial. Di sana duduk Michael Chertoff, mantan menteri Keamanan Dalam Negeri AS pada masa pemerintahan George W Bush, sebagai penasehat strategis. Chertoff adalah salah seorang perancang USA PATRIOT Act, undang-undang yang menumbuhsuburkan pengawasan dan penyadapan oleh FBI terhadap telepon, e-mail, dan data pribadi lainnya. Chertoff juga pendukung maniak pemindaian seluruh tubuh (full body scanning) (teknologi pemindai “full body” yang diterapkan AS mampu menunjukkan permukaan telanjang kulit di bawah pakaian, termasuk lekuk payudara dan kemaluan. Bahkan, versi terbaru dilaporkan bisa menghadirkan image “full color”).

Nama di atas tentu saja tak bisa secara langsung dihubungkan dengan potensi ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional Indonesia. Namun, kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Abang Sam sudah seharusnya menjadi perhatian.

Di AS sendiri, muncul gerakan publik “Stop Real ID”. Gerakan itu menolak proyek “Real ID” (semacam e-KTP). Demikian pula di India. Koalisi LSM pemerhati hak sipil membentuk gerakan yang menolak proyek Unique Identity Number (UID) yang disebut “Aadhaar”. Gerakan itu mereka sebut “Say No to Aadhaar”. Baik Real ID di AS maupun Aadhaar di India melibatkan L-1 Identity Solutions sebagai vendor dan konsultan.

Potensi Ancaman

POTENSI ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional, lebih jauh, bisa dilihat dengan memerhatikan indikasi berikut.

Pertama, adanya upaya untuk secara internasional berbagi data biometrik. AS, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain.

Dalam kesaksian di hadapan Subkomite Keamanan Dalam Negeri DPR AS pada 2009, Kathleen Kraninger (Deputi Asisten Menteri untuk Kebijakan) dan Robert A Mocny (Direktorat Perlindungan Nasional US-VISIT) menyatakan sebagai berikut:

“Untuk memastikan bahwa kita mampu menghancurkan jaringan teroris sebelum mereka sampai ke Amerika Serikat, kita harus berada di depan dalam mengendalikan standar biometrik internasional. Dengan mengembangkan sistem yang kompatibel, kita akan mampu berbagi informasi teroris internasional dengan aman demi memperkuat pertahanan kita.”

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh S Magnuson pada 2009 pada majalah “National Defense”, berjudul “Defense Department Under Pressure to Share Biometric Data”, pemerintah AS mengklaim telah memiliki kesepakatan bilateral dengan sekitar 25 negara untuk berbagi data biometrik.

“Setiap kali pemimpin negara lain mengunjungi Washington dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri akan memastikan bahwa mereka menandatangani kesepakatan (berbagi data biometrik) tersebut.”

Washington tampaknya tak hanya menempuh cara formal. Seperti pernah diungkap dalam kabel diplomatik AS—yang dibocorkan Wikileaks—Kementerian Luar Negeri AS menginstruksikan diplomat AS untuk secara rahasia mengumpulkan identifikasi biometrik para diplomat negara lain.

FBI tak ketinggalan. Seraya mengklaim ingin membuat “dunia lebih aman”, FBI mendesak inisiatif berbagi data biometrik di antara negara-negara.

Kedua, lemahnya undang-undang terkait pengamanan database kependudukan, terutama jika memperhatikan upaya berbagi data dengan negara lain.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat minim mengatur isu perlindungan dan keamanan data. Isu berbagi data dengan negara lain sama sekali tak diatur. Bahkan, lebih jauh, UU tersebut ‘memberi’ celah bagi pemegang kekuasaan untuk “mengubah”, “meralat”, dan “menghapus” tanpa sepengetahuan sang pemilik data, warga negara itu sendiri. Ini rentan bagi upaya manipulasi data demi kepentingan tertentu.

Aturan turunannya lebih buruk lagi. PP 37/2007 membuka peluang bagi siapa pun, termasuk pihak swasta, untuk memperoleh dan menggunakan database kependudukan dengan syarat yang ringan: izin menteri. Di sini lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu. Tak ada satu klausul pun dalam peraturan itu yang mewajibkan adanya pengetahuan si pemilik data.

Tekanan negara Abang Sam terhadap Indonesia untuk berbagi data biometrik sangat mungkin terjadi. Apalagi mantra “perang melawan teroris” masih terlampau sakti bagi sebagian besar pejabat Indonesia yang tak punya nyali. Terlebih kata ‘berbagi’ kerap tak berlaku timbali balik, alias sepihak demi keuntungan negara yang lebih kuat.

Menjual privasi demi keamanan negara (aman dari teroris, katanya) mungkin bisa dianggap sikap patriotis seorang warga negara. Namun, seperti dikatakan salah seorang “founding father” AS, Benjamin Franklin:

“People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither and will lose both.”

Apakah kita mau kehilangan keduanya?

“Harga ini sudah didiscount…,” ucap Marzuki Alie saat diwawancarai salah satu stasiun televisi nasional mengenai harga mesin absen senilai 4 Miliar. Kebiasaan membolos dan ruangan sidang yang terbiasa melompong satu pemandangan yang tak aneh lagi di dewan terhormat yang selalu mengatasnamakan demi rakyat dan untuk rakyat. Apa mungkin mesin absensi senilai 4 Milar diperuntukan untuk rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang terbiasa belajar di sekolah dengan tiang penyanggahnya hampir rubuh dan atapnya yang bocor? Rakyat yang harus menjerit ketika subsidi BBM ditiadakan? Rakyat harus menahan sakit disaat tak dapat kamar di rumah sakit yang dikatakan BERSUBSIDI.

Pembelian mesin absensi ini tujuannya supaya para anggota DPR bisa mendisiplinkan diri. Tentu saja mesin yang menggunakan finger print ini tidak bisa melakukan titip absen. Sehingga menghindari anggota DPR yang suka membolos. Tubuhnya lagi asyik loby sana dan sini, rekreasi bersama keluarga dengan fasilitas mobil mewah yang dibeli dari uang rakyat, ketawa-ketiwi di sebuah café atau restaurant mewah tetapi tanda tangannya bisa nyangkut di gedung nusantara. Tradisi tidur saat sidang dan titip absen satu gambaran yang tak aneh lagi bukan ?

Lagi-lagi anggota dewan meminta dimanjakan fasilitas dari uang rakyat, sempat santer dengan rencana renovasi total, penggantian karpet, dan maintenance gedung, pengadaan laptop dan anggaran khusus jalan-jalan ke luar negeri. Kini Marjuki Alie meminta uang 4 Miliar untuk mesin absensi dengan alasan peninggkatan disiplin. Kalau memang perhitungan pengadaan mesin absen disetiap fraksi berarti 9 unit yang dibutuhkan disetiap fraksinya. Komisi minta 1 unit mesin yang khusus untuk sidang komisi dan dipasang di ruang Komisi, berarti perlu 11 unit mesin absensi. Satu lagi mesin absensi untuk diinstall diruang Rapat Paripurna. Silahkan anda cari pricelist di google, untuk harga per unit dengan kapasitas dan daya rekam jari dari jumlah angota DPR RI harga termahal dengan kualitas standar internasional tidak perlu dukungan pc canggih, itu berkisar 6 juta rupiah. Tak perlu pitching harga, meeting di restaurant mewah hanya untuk tender mesin absensi seperti ini.

Ironis, disaat dunia pendidikan membutuhkan perhatian khusus, fasilitas kesehatan masyarakat yang jauh dari angka sejahtera serta meningkatnya pengangguran yang satu waktu akan menjadi ancaman tersendiri bagian keadaan sosial. Justru Dewan Rakyat sendiri yang menghabiskan anggaran demi kepentingan pribadi. Tidakah merasa cukup dengan gaji dan fasilitas yang sudah ada? Masih kurang kah dari standar kesejahteraan anak dan istri bapak dewan yang terhormat? Menggigilkah anak dan istri di rumah menahan kelaparan? Masih sulitkah jaminan kesehatan bagi keluarga anda bila jatuh sakit? Justru apa yang anda terima dari rakyat masih ada kelebihan hingga rakyat masih mampu membelikan anda safari yang bermerk mendunia, rakyat masih mampu membiayai jas dan dasi mewah anda. Dan anda tak perlu berjejalan naik bus kota, kulit anda kami manjakan dengan ruangan yang jauh dari sengatan matahari, masih sanggup gaji yang kami berikan untuk membeli alas kaki yang mahal sekalipun tanpa anda harus merasakan panasnya aspal di perempatan jalan. Gaji yang kami berikan untuk tuan, masih mampu menyekolahkan anak anda sampai luar negeri sekalipun di belahan dunia paling utara, tanpa harus merasakan atap sekolah yang bocor, tergenang air saat banjir.

Inikah yang kalian maksud, suara rakyat suara tuhan?

Sejenak kita merundukan kepala dan mengingat kembali lagu yang digoreskan Sartono. “ Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku Sebagai prasasti terima kasihku Tuk pengabdianmu…”

Dengan bahasa yang begitu sederhana seakan menggambarkan, betapa agungnya figur seorang guru, betapa berbekasnya nilai kebaikan yang ditinggalkan oleh makhluk mulia yang bernama guru. Atas segala jasa dan peluhnya hingga kalau diteruskan kebait berikutnya, seorang guru seperti pelita dalam kegelapan, embun penyejuk dikala kehausan, rasanya segala kebaikannya tak dapat terbalas, hingga diakhir lagu gelar yang tak terhingga pun diberikan, pantaslah mereka menyematkan gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Namun rasanya tak perlu berbangga dengan semua itu, mungkin bagi seorang guru melihat anak-didik mereka berhasil cukup membayar keluh yang selama ini mendidik kita.

Secara harfiah sendiri guru itu memiliki arti berat, begitu pun dengan tugas yang mereka emban bukan sebatas keluar dari ruang kelas, selesai juga tanggung jawabnya sebagai insan pendidik. Justru setelah jam pelajaran itu tugas yang diemban masih menempel di pundak dan tidak mudah melepaskan profesi sebagai guru. Berbeda dengan professional lainnya, seusai jam kerja jabatan yang diemban tak banyak diketahui orang dan memiliki nilai moral yang berbeda jauh dengan profesi seorang guru, kemana pun pergi nama guru akan mengikut langkah mereka. Jangan sesekali berbuat kesalahan yang melanggar norma dan nilai, profesi guru menjadi taruhannya.

Kesalahan yang diperbuat murid pun terkadang menjadi boomerang untuknya. Kasus tawuran, sindikat seks komersial dan penjualan narkoba dikalangan pelajar dewasa ini, itu menjadi tugas bagi dewan guru yang notabenenya orang tua ke dua bagi mereka patut menjadi tanggung jawab mereka. Disinilah tugas sebagai guru yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Bukan saja sekedar memberikan segudang tugas akademik dengan sederet aksara dan nominal angka-angka, dalam melakukan kewenangan profesionalismenya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan (kompetensi) yang beraneka ragam diantaranya kepribadian sebagai figur yang di-gugu-di tiru dan kemampuan berkomunikasi yang baik, serta menjadi tempat sandaran segala permasalahan yang mereka sedang hadapi dengan batasan dan etika yang semestinya, bukan larut dan memanfaatkan kerapuhan yang sedang dialami oleh anak didiknya, mengingat banyak sekali kasus guru menjalin kasih dengan murid walau dinilai wajar tetapi amat bertentangan dengan etika pendidikan yang berlaku Peranan seperti ini juga harus dimiliki, hingga terbentuklah pribadi anak bangsa yang mermental dan bermoral dengan penuh tanggung jawab. Muhibbin Syah menyatakan dalam bukunya psikologi pendidikan dengan pendekatan baru bahwa: Guru yang berkualitas adalah guru yang berkompotensi, yang berkemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak, sehingga meninggalkan bekas positif, serta yang terpenting perkembangan psikomotor bagi para siswa. Dengan begitu apa yang digambarkan dalam lirik Hymen Guru. Engkau sebagi pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan…Pantaslah disematkan untuk mereka, sosok guru mulia tanpa lencana.

Di dalam Al-Qur’an kata al-syayatin di tulis sebanyak 88 kali dan 11 kali dengan nama iblis lebih banyak dibandingkan malaikat yang hanya 88 kali. Ini bukan berarti Syaitan/Iblis menjadi thread center atau buah bibir lantaran ia mahluk perusak,penghasut atau juga ragam wujudnya yang menakutkan, sebagaimana kabar berita yang sudah kita dapatkan saat kecil dulu, kalau boleh digambarkan syaitan itu tinggi, besar, rahang gigi dan ukurannya tidak beraturan terkadang ia memakai costume putih, merah atau hitam biar terkesan lebih angker itulah wujud syaitan yang sering didongenkan sebagai penghantar tidur atau ancaman bagi mereka anak kecil yang nakal, belum lagi wajah yang berlumuran darah, pokoknya serem. Tetapi sampai saat ini tak pernah kita jumpai wujud makhluk tersebut. ( Kalau masih penasaran juga dengan ragam bentuk syaitan atau iblis, coba deeh sesekali anda bercermin?Hahaha..)

Syaitan pun Berjasa dalam Hidup Kita

Kalau tidak ada malam, mungkin kita tak akan mengenal siang sekaligus tak pernah ada ciptaan Tuhan yang bernama matahari dengan terik panasnya yang menyengat. Begitu pula dengan kehadiran syaitan/iblis yang pada mulanya ia adalah malaikat ( Azazel) namun dikarenakan kesombongannya yang enggan sujud kepada Adam membuatnya menjadi makhluk yang dinistakan. Tetapi pernahkah sejenak kita berfikir, ANDAI SYAITAN tak ada dan tak pernah ada? Mungkinkah kita akan mengetahui kualitas diri?Dan pastinya tak akan ada kemuliaan bagi jiwa manusia dan tak akan pernah tercipta alam akherat karena tidak akan ada baik dan buruk. Hilang hakikat penciptaan manusia sebagai makhluk paling sempurna boleh jadi kita sejajar dengan malaikat tidak menutup kemungkinan lebih, karena kita tidak ada tolak ukur yang baik untuk kita dan yang mana buruk untuk diri ini. Tak elaknya seperti seorang mahasiswa, andai tidak ada ujian, apakah mampu ia melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sama halnya dengan syaitan kehadirannya menjadi satu ujian bagi manusia untuk mengetahui kualitas diri ini. Apakah pantas menyematkan gelar makhluk yang bertakwa, tanpa harus melewati kepedihan menghadapi segala ujian yang dihujankan kepadanya?Tanpa kehadiran syaitan kita tak akan merasakan perihnya arti ibadah, tersiksanya membelenggu nafsu dan tawaran kenikmatan sesaat yang syaitan hembuskan dan rata-rata begitu menggiurkan. Disaat kita mampu melawan bisikian syaitan, syurga akan lebih nikmat kita rasakan. Jadi bersyukurlah atas terciptanya syaitan untuk manusia…..
( HASAN AL BANA )

Satnaight 105 Still alone
17 September 2011

Novel 2 MATA HATI, BUKAN sekedar NOVEL BIASA,
2 dimensi cinta yang menjadi kekuatan dalam meraih CITA,
CIPTA dan CINTA.Hanya keyakinan pada SATU JALAN.

Lalu ADA APA DENGAN JERMAN dan
MASJIDIL HARAM? Dua sisi ruang, kesaksian PERADABAN
CINTA antara KAMU, AKU dan BUNDA.
( DUA MATA HATI )

Sebuah novel yang mengulas dua sisi Venue yang romantis dan religius. Bukanlah novel yang biasa, begitu dihargainya PENULIS di negeri orang dibandingkan di NEGERINYA SENDIRI.

Novel 2 Mata Hati

Tentang Alam,…
Yang aku pun rindu beningnya
Dan gemercik, gemuruh suara
Simbol energi yang kini
Hilang taringnya
Mengapa Kau diam?

Tentang Kemanusiaan,….
Tak ada lagi toleransi
Ukiran senyum kedamaian
Selongsong peluru angkat bicara
Yang katanya demi perdamaian
Mengapa Kau diam?

Tentang Ke EsaanMu
Mengapa ada Tuhan-tuhan baru?
Yang Dipuja lebih dari lingkaran matahari terbit
Yang dipuji lebih dari lingakaran jam berdetak
Engkau nomor dua, tiga dan bahkan ke empat
Mengapa Kau diam?

Aku tahu, Kau diam
Karena RahmanMu melebihi MurkahMu
Karena CintaMu lebih awal dari AdzabMu