Perseteruan ( BUKAN )Cicak VS BUAYA

Corner Points News

KOMITMENT SBY DIUJI
PERSETERUAN
[ BUKAN ]
CICAK DAN BUAYA
Oleh MH AL BANA LUBIS

Kalau boleh meminjam kata ‘terlalu pagi’, yang diucapkan Bung Adhnan Buyung Nasution, ketua Tim Pencari Fakta ( TPF ) bila memvonis siap yang benar dan siapa yang bersalah, dalam kasus perseteruan para institusi penegak hukum. Terlebih dengan ditanggapnya Chandra M Hamzah dan Bibid Samad Rianto dengan tuduhan pemerasan kepada Anggoro Widjojo ( tersangka kasus suap PT Masaro ). Serta adanya tuduhan ‘pengkerdilan’ KPK, kita tidak bisa memutuskan karena palu belum terketuk di Meja Agung Mahkama Konstitusi.
Pangkal perseteruan antara ( Bukan ) Cicak dan Buaya berawal dari pengakuan Kepala Badan Reserse Kriminal Susno Duadji, beliau mengaku ada lembaga yang menyadapnya ( 3/6 ), KPK pun membantah pernyataan tersebut, bahwa KPK tidak menyadap Susno Duadji. Perseteruan pun memanas saat KABARESKRIM Susno Duadji menjumpai Anggoro Widjojo di Singapura beralih penangan kasus, setelah KPK menyatakan bahwa bos PT Masaro tersebut adalah buronan Institusi tersebut.
4 Agustus, Ketua KPK non aktif, Antasari Azhar mengatakan dalam testimoninya, tentang adanya penyuapan pimpinan KPK dari Ari Mulyadi. Bak mendapatkan santapan mangsa tim penyidik langsung menanggapi testimoni tersebut, ini yang menjadi setting plot dalam sebuah pertunjukan teater, menjadi landasan bukan mencari fakta tetapi mencari salah. Gesekan perseteruan antara ( Bukan ) Cicak dan Buaya semakin dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Walau pada akhirnya kedua pimpinan tersebut membuat opini publik, bahwa kedua intansi penegak hukum tersebut menyatakan tidak ada perseteruan antara keduanya.
Mereka pun diam dalam gerak, Berjalan dengan jobdesk –nya masing – masing Namun, ketenangan itu tergangu, dengan munculnya transkrip percakapan yang melibatkan keduanya. Bukan itu saja, pencatutan nama RI-1 tertulis pula dalam transkrip tersebut. Ini tidak membuat SBY terdiam untuk mencari siapa dalang di balik ini semua.
KPK menyadap ponsel Anggodo Widjojo, adik dari Anggoro Widjojo, seolah KPK tak tahu apa yang direncanakan Anggodo Sang sutradara, KPK memiliki cara lain dalam menangani mafia kerah putih tersebut. Babak demi babak dalam skenario diikuti KPK dengan baik. Terlebih dua pimpinan KPK menjadi pemain dalam skenario itu. Tanpa disadari sang sutradara pun terjebak ikut bermain dalam film Senjata Makan Tuan
Dalam skenario, pemain utama Bibid Samad Rianto sebagai Terjebak satu dan Chandra M Hamzah sebagai terjebak dua, terjerumus dalam penjara atas dalih pertama pemerasan, namun skrip yang dimainkan berubah, ada pemain lain yang lebih kreatif untuk mengganti kasus dengan dalih penyalahgunaan wewenang. Perubahan skrip itu dikarenakan kondisional yang tidak memungkinkan cerita tersebut untuk dimainkan, karena waktu nya tidak tepat, terjebak pertama posisnya ada di luar negeri yang tidak memungkinkan bermain di episode Pemerasan. Direncanakan sejumlah uang akan diberikan Ari Mulyadi, pemain pembantu yang berperan sebagai kurir kepada terjebak satu. Di scene lainnya, terjebak dua sedang konsentrasi di dalam ruang kerjanya yang tidak memungkinkan pula menerima uang tersebut. Laporan pun berubah, dibuatlah sebuah skenario alternatif, untuk Episode Penyalahgunaan wewenang. Akhirnya keduanya pemain terjebak dalam pasal yang dibuat – buat kemenangan untuk sutradara.
KPK menanti waktu yang tepat untuk membuka tabir dibalik Sang sutradara, untuk ikut terlibat dalam pertunjukan akbar di panggung pertunjukan dengan setting latar sebuah Mahkama Pradilan. Waktu pertunjukan dinanti banyak mata yang ikut menyaksikan.
Sidang uji materi pun digelar Mahkama Konstitusi ( 3/11 )
Sebagaimana diketahui, dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit-Chandra mengajukan permohonan Uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka meminta Mahkamah membatalkan Pasal 32 Ayat 1 huruf c UU KPK yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena : menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.”
Jutaan mata dibuat terpana dengan ”skenario” yang ditayangkan langsung oleh sejumlah televisi swasta dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/11). Ratusan orang melihat langsung sidang terbuka yang memperdengarkan rekaman percakapan telepon seluler Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat kepolisian dan kejaksaan. Suara tersebut oleh segelintir orang dianggap rekayasa, hanya Masyarakat yang mampu menelaah semua yang terjadi. Dengan mengabaikan benar atau tidakah rekaman tersebut, biar fakta kebenaran itu kita tunggu.
Dalam rekaman itu dengan vulgar menyebut bagaimana merancang kasus hingga tawar-menawar imbalan atau pun fee kepada pihak-pihak yang diduga ikut merekayasa. Sejumlah tokoh masyarakat hingga aktivis 1998 berdatangan ke Gedung Mahkamah Konstitusi(MK).
Sungguh hebat skenario yang dibuat Anggodo selaku sutradara dibalik perseteruan yang selama ini membuat panas telinga dua institusi penegak hukum. Presiden pun tak tinggal diam, sebelumnya beliau membentuk Tim Pencari Fakta ( TPF ), tim ini terdiri dari 8 orang. Duduk sebagai ketua adalah Adnan Buyung Nasution, wakil ketua Koesparmono Irsan dan sekretaris Denny Indrayana. Sementara anggotanya adalah Anies Baswedan, Todung Mulya Lubis, Amir Syamsudin, Hikmahanto Juwana, dan Komaruddin Hidayat. Mereka diberi waktu dua minggu untuk bekerja dan hasil identifikasi fakta dilaporkan kepada Presiden. Terlebih presiden pun geram dengan pencatutan namanya dalam transkrip dan rekaman telepon tersebut.
Perseteruan pun belum berakhir, beberapa kalangan dan masyarakat desakan berbagai pihak yang meminta kasus Chandra M hamzah dan Bibit S Riyanto untuk dihentikan dengan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tidak digubris Polri. Bahkan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menegaskan tidak akan menghentikan penyidikan kasus tersebut. Dengan alasan adanya bukti – bukti yang mereka temukan.
Komitmen presiden pun diuji dan menjadi taruhannya dalam menuntaskan kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, apakah sesuai dengan janji – janjinya saat pemilu lalu. Perjuangan dan komitmen SBY bukan diatas janji, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menetapkan 45 program penting dalam 100 hari program aksi pemerintahan yang baru. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11) petang.
“Dari 45 program aksi itu, saya menetapkan 15 di antaranya saya sebut dengan program pilihan. Yang ini lebih mendesak untuk bisa kita laksanakan,” kata Presiden.

Program prioritas pertama Presiden adalah “Pemberantasan Mafia Hukum”. “Yang saya sebut dengan mafia dalam arti yang luas adalah mereka-mereka yang melakukan kegiatan merugikan pihak lain, misalnya makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, yang merusak rasa keadilan, juga mengakibatkan kerugian material, bagi mereka yang menjadi korban, dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, tidak legal,” papar Presiden.
Entah sampai kapan perseteruan ini kan berakhir, siapakah yang diuntungkan dalam kasus pertikaian antara aparat penegak hukum. Sadarkah mereka masih banyak kasus – kasus yang belum diselesaikan, dimana pertaruhan amanat yang mereka emban, sadarkah mereka para koruptor di negeri ini tertawa menyaksikan perseteruan institusi penegak hukum. Dan jadikanlah kasus ini menjadi ibrah, serta evaluasi masing – masing institusi tersebut sejauh manakah komitmen mereka menegakan keadilan di negeri yang sudah cukup menderita ini. Hanya hati nurani mereka yang bicara.

cicak vs buaya ( bukan ) copy
Perseteruan (BUKAN) CICAK VS BUAYA